Puruk Cahu, Kalteng | DAYAKNUSANTARA.com– Kondisi proyek Bundaran Perdi di Kabupaten Murung Raya menjadi sorotan publik. Proyek yang telah menelan anggaran cukup besar dan dikerjakan melalui beberapa tahapan tersebut hingga kini belum menunjukkan penyelesaian yang jelas. Bahkan, sejumlah bagian proyek dikabarkan mulai mengalami kerusakan meskipun belum berfungsi secara optimal.
Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun, proyek tersebut diduga mengalami kegagalan perencanaan sehingga mengakibatkan pembangunan tidak berjalan sesuai harapan dan terkesan terbengkalai.
Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek tersebut, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Murung Raya. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum dapat ditemui untuk memberikan keterangan resmi.
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya guna meminta penjelasan terkait pelaksanaan proyek Bundaran Perdi. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada kesempatan untuk memperoleh klarifikasi dari kedua pejabat tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain proyek Bundaran Perdi, sejumlah proyek pembangunan lainnya di Kabupaten Murung Raya juga menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya proyek Jalan Tumbang Lahung–Tumbang Kunyi yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis, serta pembangunan SMP Negeri 5 yang disebut-sebut dikerjakan tidak sesuai standar sehingga belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Sejumlah sumber juga menyoroti beberapa proyek yang menggunakan anggaran tahun 2025. Proyek-proyek tersebut diduga dikerjakan tanpa pengawasan yang optimal, tidak memasang papan informasi proyek, serta mengabaikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat melakukan pengawasan serta pemeriksaan guna memastikan seluruh penggunaan anggaran daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.
Beredar pula informasi mengenai pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan pihak Kejaksaan Negeri Murung Raya beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi yang dapat mengaitkan pertemuan tersebut dengan proyek-proyek yang menjadi sorotan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebutkan masih diberikan ruang dan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi atau hak jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik.
( Hg )
